Belum Efektifnya Pembangunan Desa

Belum Efektifnya Pembangunan Desa

Besarnya kucuran dana untuk desa yang berasal dari Pemerintahan Pusat, Provinsi dan Kabupaten untuk Desa diharapkan mampu menjadi modal utama untuk membangun sebuah Desa agar Desa menjadi lebih baik dan mampu untuk bersaing dengan Desa yang lain. Dengan adanya kucuran dana untuk desa yang begitu besar maka ada kekhawatiran jika dana desa dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Besarnya dana desa tersebut bisa jadi disalahgunakan untuk berbagai kepentingan. Dari data yang didapatkan besarnya dana untuk desa dari pemerintahan Pusat  APBN 2016, anggaran dana desa dialokasikan sebesar Rp 46,9 triliun atau enam persen dari transfer daerah yang akan diberikan untuk desa sekitar 74.000 desa diseluruh Indonesia. Setiap desa nantinya akan mendapatkan kucuran dana desa sebesar Rp. 650 juta per tahun (kompas.com 20/4/2016). Begitu besarnya dana yang diberikan oleh pemerintah pusat yang diberikan untuk pengelolaan desa yang baik dan memakmurkan masyarakat perdesaan. Dengan besaran tersebut dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk berbagai kepentingan sehingga desa tidak menjadi maju melainkan menjadikan masalah untuk pembangunan di desa. Sangat banya bentuk bentuk penyalahgunaan anggaran desa.

Bentuk penyalahgunaan dana desa sangatlah bervariasi salah satunya adalah penyalahgunaan anggaran dana desa oleh Kepala Desa dimana dalam aturan Permendagri No. 113/2015 Kepala Desa diposisikan sebagai pemegang kekuasaan untuk mengatur pengelolaan dana untuk desa. Pada prosesnya hal itu memang digunakan untuk membiayai administrasi program pemerintahan desa namun lambat laun dengan meningkatnya kebutuhan hidup maka sebagian dana untuk desa bisa masuk kedalam rekening pribadi untuk memperkaya diri sendiri sehingga terdapat program-program pengelolaan desa yang awalnya sudah direncanakan dengan target waktu tertentu akhirnya bisa mangkrak atau tidak dapat diselesaikan dalam waktu dengan telah ditentukan karena kekurangan dana. Presentase penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa cukup besar apabila dilihat dari presentase DD dan ADD yaitu 30 %. Praktik ini sangat banyak dilakukan karena lemahnya kontrol pengawasan dari masyarakat. Selain itu juga banyak masyarakat desa yang kurang mengerti tentang anggaran untuk desa karena masyarakat desa belum “melek” untuk anggaran desa. Dengan adanya kekuasaan Kepala Desa yang begitu besar lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan anggaran desa juga lemah. Hal tersebut menjadikan BPD sebagai stempel kebijakan perencanaan pembangunan dan penyusunan anggaran desa, akan tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi sosial.

Dengan adanya masalah diatas maka pembangunan desa belum efektif. Selain itu juga tujuan dari pemberian kucuran dana desa yang besar awalnya digunakan untuk pengelolaan desa menjadi lebih baik akhirnya menjadikan desa lambat dalam pembangunannya yang nantinya akan berdampak kepada masyarakat desa. Masyarakat desa yang awalnya ingin makmur malah akan sengsara dengan adanya penyalahgunaan anggaran desa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Untuk solusi dari kasus diatas maka perlu adanya sinergi dari berbagai elemen masyarakat untuk mengatasi penyalahgunaan anggaran desa. Selain itu juga harus adanya pengawasan dari masyarakat dan juga harus adanya transparansi penggunaan anggaran desa setiap tahunnya sehingga masyarakat dengan mudah untuk melihat penggunaan anggaran dana untuk pengelolaan desa. Dengan adanya monitoring dan sinergi dari berbagai elemen masyarakat maka diharapkan pembangunan desa dapat menjadi lebih baik serta dapat meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa sehingga setiap desa dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah di masing-masing daerah.

Daftar Pustaka

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/20/134134826/Tahun.Depan.Tiap.Desa.Dapat.Angaran.di.Atas.Rp.1.Miliar